Ahok Diminta Buka Lembaran Baru

Pengamat politik Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilainya ramainya gelombang tindakan massa yang bergulir pasca-majelis hakim menjatuhkan vonis untuk terdakwa masalah penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok bisa punya potensi jelek pada eksistensi bangsa.

Ia memiliki pendapat, atas tindakan ini semuanya pihak jadi rugi, baik orang-orang maupun aparatur pemerintahan. " Warga negara rugi, negara juga rugi karna tak konsentrasi bangun, cuma konsentrasi sebatas menangani unjuk rasa saja, " kata Siti saat dihubungi, Selasa (16/5/2017).

BERITA REKOMENDASI
Hotman Paris Kritisi Pernyataan Todung masalah " Overkill " Vonis Dua Th. untuk Ahok
Novel Bamukmin Meyakini Penangguhan Penahanan Ahok Tidak Akan Dikabulkan
Masalah Penangguhan Penahanan Ahok, Habib Novel : Hukum Mesti Tegak Tanpa ada Pandang Bulu
Ia memberikan, gelombang demonstrasi yang berlangsung di sebagian titik di lokasi Indonesia ini tak bisa dilewatkan. Aparatur negara disuruh untuk responsif menyelesaikan masalah ini.

" Jadi bila ini jadi menyebabkan gelombang yang malah kontra-produktif menurut saya tak bisa ada pembiaran, " tutur Siti.

Ia juga memohon semua komponen bangsa bisa kembali menyatu selesai Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, daya bangsa sudah terkuras pasca pesta demokrasi lima tahunan Ibu Kota itu.

" Hentikan rasa sama-sama tak yakin serta rasa sama-sama curiga‎ ini. Waktunya buka lembaran baru. Ini waktunya bangun trust, memprioritaskan sama-sama positif. Demokrasi tak dapat bekerja saat perseteruan makin jadi membesar, " tutup Siti.

Sebatas di ketahui, gelombang tindakan beberapa pendukung Ahok berlangsung di sebagian titik di Indonesia. Tindakan itu beberapa berjalan damai, serta beberapa lagi berbuntut dengan pembubaran paksa. ‎ Mereka menuntut supaya Ahok selekasnya dibebaskan dari bui.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan 2 dakwaan alternatif, yakni Pasal 156 a huruf a KUHP serta Pasal 156 KUHP. Jaksa lalu menuntut Ahok 1 th. penjara dengan saat percobaan 2 th..

Korps Adhyaksa juga menyebutkan Ahok dapat dibuktikan lakukan tindak pidana yang ancaman pidananya ditata dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider. Ia dituntut atas pidana yang menyebutkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan pada satu atau sebagian kelompok rakyat Indonesia.

Disamping itu, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyebutkan Ahok dapat dibuktikan lakukan penodaan agama seperti dakwaan primer.

Ia dinyatakan dapat dibuktikan lakukan penodaan agama yang ancaman hukumannya ditata dalam Pasal 156 a KUHP, tidak sama dengan tuntutan jaksa. Pada akhirnya Ahok juga diganjar hukuman 2 th. penjara serta saat ini tengah mendekam dibalik jeruji besi di Mako Brimob.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai maraknya gelombang aksi massa yang bergulir pasca-majelis hakim menjatuhkan vonis untuk terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat berpotensi buruk terhadap eksistensi bangsa. Ia berpendapat, atas aksi ini semua pihak menjadi rugi, baik masyarakat ataupun aparatur pemerintahan. "Warga negara rugi, negara juga rugi karena tidak fokus membangun, hanya fokus sekadar mengatasi unjuk rasa saja," kata Siti ketika dihubungi, Selasa (16/5/2017). BERITA REKOMENDASI Hotman Paris Kritisi Pernyataan Todung soal "Overkill" Vonis Dua Tahun bagi Ahok Novel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal Dikabulkan Soal Penangguhan Penahanan Ahok, Habib Novel: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu Ia menambahkan, gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia ini tidak boleh dibiarkan. Aparatur negara diminta untuk responsif merampungkan persoalan ini. "Jadi kalau ini malah menimbulkan gelombang yang justru kontra-produktif menurut saya tidak boleh ada pembiaran," ujar Siti. Ia juga meminta seluruh komponen bangsa dapat kembali bersatu usai Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, energi bangsa telah terkuras pasca pesta demokrasi lima tahunan Ibu Kota itu. "Hentikan rasa saling tidak percaya dan rasa saling curiga‎ ini. Saatnya membuka lembaran baru. Ini saatnya membangun trust, mengedepankan saling positif. Demokrasi tidak bisa bekerja ketika konflik semakin membesar," tutup Siti. Sekadar diketahui, gelombang aksi para pendukung Ahok terjadi di beberapa titik di Indonesia. Aksi itu sebagian berlangsung damai, dan sebagian lagi berujung dengan pembubaran paksa.‎ Mereka menuntut agar Ahok segera dibebaskan dari bui. Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan 2 dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Jaksa kemudian menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Korps Adhyaksa juga menyatakan Ahok terbukti melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider. Ia dituntut atas pidana yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sementara itu, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer. Ia dinyatakan terbukti melakukan penodaan agama yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 156 a KUHP, berbeda dengan tuntutan jaksa. Akhirnya Ahok pun diganjar hukuman 2 tahun penjara dan kini tengah mendekam di balik jeruji besi di Mako Brimob.

Postingan Populer